Kebangkrutan Jepang Semester

Kebangkrutan perusahaan Jepang dengan utang di atas 10 juta yen mencapai 5.373 kasus pada semester pertama tahun fiskal 2026 (April–September). Angka dari Tokyo Shoko Research itu menjadi yang tertinggi untuk periode yang sama sejak 2013.

Secara terpisah, Teikoku Databank mencatat 112 perusahaan berusia lebih dari 100 tahun tutup antara Januari dan Agustus tahun ini. Jika tren berlanjut, jumlahnya bisa melewati 160 sepanjang tahun dan memecahkan rekor 146 pada 2024.

Dua angka itu memunculkan narasi “gelombang kebangkrutan Jepang” di internet berbahasa Mandarin. Namun label “tertinggi 13 tahun” bukan inti persoalannya. Yang perlu dilihat adalah latar belakang angka tersebut.

Basis statistik masih jauh di bawah puncak

Jumlah kebangkrutan Jepang pernah mencapai 18.587 pada tahun fiskal 2002 dan 16.146 saat krisis keuangan 2008. Setelah itu angkanya menurun panjang hingga 5.980 pada tahun fiskal 2021, terendah dalam beberapa dekade.

Pada tahun fiskal 2025 angkanya naik lagi ke 10.505, masih kurang dari separuh level 2002. Artinya, posisi sekarang adalah kenaikan dari dasar yang sangat rendah, bukan kembalinya ke level historis tertinggi.

Seratus lebih usaha tua, tetapi penyebutnya besar

Teikoku Databank mencatat sekitar 46.708 perusahaan Jepang berusia lebih dari 100 tahun hingga akhir 2025. Dari jumlah itu, 112 yang tutup pada delapan bulan pertama 2026 hanya sekitar 0,24 persen.

Dari sisi sektor, manufaktur paling banyak dengan 34 perusahaan, disusul perdagangan grosir 24, ritel 22, dan konstruksi 16. Separuh perusahaan yang bangkrut memiliki utang di bawah 100 juta yen. Hanya empat yang utangnya melewati 1 miliar yen, dan tiga di antaranya jatuh setelah kasus manipulasi laporan keuangan atau penyembunyian utang terungkap.

Yang keluar dari pasar adalah usaha tua dan pabrik kecil, bukan runtuhnya perusahaan besar secara massal.

Beban cicilan dari pinjaman pandemi

Kenaikan kebangkrutan dari titik terendah berkaitan langsung dengan kebijakan pembiayaan masa pandemi. Pemerintah Jepang saat itu menggulirkan program pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan yang dikenal sebagai “zero-zero lending”. Banyak usaha kecil dan menengah bertahan karena fasilitas itu.

Efeknya jelas, tetapi ada efek samping: sejumlah perusahaan yang sebenarnya sudah sulit beroperasi bertahan beberapa tahun lebih lama. Ketika pinjaman masuk masa cicilan, mereka tumbang secara terkonsentrasi.

Contohnya sebuah pabrik kardus yang pendapatannya turun dari 2,6 miliar yen menjadi sekitar 700–800 juta yen. Perusahaan itu bertahan dengan pinjaman berbunga rendah dan subsidi, bahkan meminjam lagi untuk memperbarui peralatan. Bisnisnya tidak pernah pulih. Arus kasnya terputus untuk kedua kalinya pada Januari tahun ini, dan empat bulan kemudian perusahaan itu bangkrut.

Bangkrut bukan berarti keahliannya hilang

Kisah semacam ini punya sisi lain. Setelah pabrik kardus tersebut bangkrut, perusahaan lain menandatangani kontrak dengan kurator untuk mengambil alih peralatan produksi, karyawan, dan teknologinya secara keseluruhan. Tokonya tutup, tetapi keahliannya bertahan.

Statistik kebangkrutan mencatat keluarnya badan hukum, bukan lenyapnya kapasitas produksi dan lapangan kerja. Usaha kecil dan menengah Jepang lama menghadapi masalah tanpa penerus, peralatan tua, dan permintaan yang menyusut. Keluar dari pasar adalah bagian dari penyesuaian struktural. Yang menentukan adalah apakah peralatan, teknologi, dan tenaga kerja bisa berpindah ke pengelola baru.

Cara membaca kenaikan ini

Menyamakan “tertinggi 13 tahun” dengan keruntuhan ekonomi mengabaikan basis statistik dan perbedaan struktur. Sebaliknya, menyebutnya semata-mata sebagai regenerasi normal akan menutupi beban cicilan pinjaman pandemi dan tekanan yang nyata pada usaha kecil.

Penilaian yang lebih hati-hati: Jepang sedang melewati gelombang keluarnya usaha kecil dan usaha tua. Jumlahnya naik dari titik terendah historis, tekanannya nyata, tetapi masih jauh dari level awal abad ini. Yang perlu diamati berikutnya adalah apakah angka kebangkrutan stabil setelah puncak cicilan lewat, dan apakah peralatan serta karyawan yang diambil alih benar-benar tetap berada di lini produksi.