Mengapa Jepang Jadi Negara

Sebuah jawaban di platform tanya-jawab Tiongkok, Zhihu, baru-baru ini menarik perhatian. Pertanyaannya sebenarnya tidak baru: Jepang telah mempelajari budaya Tiongkok selama ribuan tahun, mengapa dalam seratus tahun terakhir justru menjadi negara maju? Penjawab bernama PLIGHT memberikan penjelasan dari sudut pandang kondisi geografis, kekayaan sumber daya, dan ekspansi ke luar, yang berbeda dari teori “kerja keras” dan “sistem” yang umum. Diskusi ini pun mengarah ke dimensi sejarah yang lebih sensitif.

Kondisi bawaan negara pulau di pinggiran

Jawaban itu pertama-tama menyatakan bahwa Jepang tidak memiliki kondisi alami untuk menjadi negara maju secara mandiri. Dari segi populasi, mineral, hingga posisi geografis, Jepang lama berada di pinggiran sistem Asia Timur. Bahkan ketika era maritim dimulai, posisi geografisnya mirip dengan Kepulauan Filipina dan Pulau Taiwan. Menurut penulis, di antara negara pulau di tepi benua, hanya Inggris yang benar-benar bangkit. Namun Selat Inggris jauh lebih sempit daripada jarak Jepang ke Tiongkok, dan hubungan serta konflik Inggris dengan daratan Eropa jauh lebih dalam. Dengan kata lain, sebelum era modern Jepang tidak memiliki dasar untuk menjadi pemimpin regional.

Berbelok ke Barat: perbandingan cepat dan lambat

Lalu mengapa Jepang tiba-tiba mempercepat langkah pada paruh kedua abad ke-19? Jawaban itu menetapkan titik awal pada kedatangan Kapal Hitam tahun 1853. Namun ia menekankan bahwa para pemikir dan pelaksana di sekitar Restorasi Meiji—seperti Sakamoto Ryoma dan Fukuzawa Yukichi—tidak jauh lebih unggul daripada kelompok Gerakan Swakarya dan reformis Dinasti Qing pada masa yang sama. Tiongkok juga memulai Gerakan Swakarya dan Reformasi Akhir Qing setelah Perang Opium 1840. Kaisar bukan tidak ingin reformasi; Tiongkok bahkan republik pertama di Asia. Perbedaannya terletak pada skala negara dan beban pemikiran: Tiongkok terlalu besar dan tradisi Konfusianisme sangat kuat; Jepang lebih kecil sehingga lebih mudah berbelok, dan penulis berpendapat Jepang pada dasarnya tidak terpengaruh secara mendalam oleh Konfusianisme, sehingga nilai-nilai dasarnya berbeda dari Tiongkok.

Dalam tulisan itu, setelah Perry membuka Jepang, negara itu dengan cepat menandatangani perjanjian dengan Barat dan sepenuhnya beralih belajar dari Barat. Pendekatan “langsung ganti sistem” ini membawa kemajuan yang relatif lebih cepat dalam lima atau enam dekade terakhir Dinasti Qing. Ia juga mengingatkan bahwa peralihan ini bukan berasal dari kebijaksanaan bangsa yang unik, melainkan strategi bertahan hidup negara kecil di bawah tekanan.

Perampasan dan perang: titik awal yang ditekankan

Argumen inti jawaban itu adalah bahwa hakikat kemajuan Jepang modern sama seperti kekuatan Barat: dimulai dari perampasan, bukan semata-mata mengandalkan kecerdasan, kerja keras, atau kaisar yang tercerahkan. Sasaran perampasan tentu saja termasuk Tiongkok dan negara-negara sekitarnya. Dalam Perang Jiawu 1895, Jepang mempertaruhkan nasib negara dan menang, memperoleh ganti rugi 200 juta tael perak dari Dinasti Qing, dengan total sekitar 240 juta tael termasuk bunga. Setelah Perang Rusia-Jepang 1905, kepercayaan diri Jepang semakin membengkak dan Jepang naik ke posisi “pemimpin” ras kuning di Asia. Titik-titik ini dianggap penulis sebagai kondisi eksternal kunci bagi Jepang menyelesaikan akumulasi primitif.

Kontroversi dan diskusi

Penjelasan ini memicu pandangan berbeda di kolom komentar. Sebagian pembaca setuju dengan kerangka analisis geografis dan perampasan eksternal, dan menilai itu mematahkan narasi romantis “keajaiban Jepang”. Namun ada juga yang mempertanyakan klaim yang sepenuhnya memisahkan Jepang dari pengaruh Konfusianisme, dengan menunjukkan bahwa Konfusianisme dan Neo-Konfusianisme berpengaruh besar dalam sistem bakuhan pada era Edo, dan etika bisnis serta perluasan pendidikan modern tidak bisa dijelaskan hanya dengan “ganti sistem”. Selain itu, arah dan penggunaan konkret ganti rugi Perang Jiawu masih diperdebatkan di kalangan akademisi, dan kontribusi nyatanya terhadap industrialisasi Jepang perlu perhitungan yang lebih cermat.

Terlepas dari posisinya, diskusi ini setidaknya mengingatkan kita: transformasi modern suatu negara sulit dijelaskan dengan satu faktor. Geografi, sistem, peluang eksternal, dan perampasan dengan kekerasan saling terkait, dan pengaruh budaya juga jauh dari dikotomi “ada” atau “tidak ada”. Pengalaman Jepang bukanlah templat yang bisa direplikasi, juga bukan sekadar “karakter bangsa”.