Anggaran Pertahanan Jepang

Pemerintah Jepang berencana memulai kampanye nasional mulai akhir bulan ini untuk menjelaskan perubahan cara perang kepada publik. Kampanye ini dikoordinasikan langsung oleh Kantor Perdana Menteri dan sekretariat Dewan Keamanan Nasional, demikian dilaporkan Kyodo News.

Saluran kampanye mencakup platform media sosial yang banyak dipakai anak muda, televisi yang ditonton warga lanjut usia, serta papan iklan di persimpangan jalan dan pusat perbelanjaan. Isi utamanya adalah penjelasan tentang kebutuhan memproduksi peralatan nirawak secara massal dan menimbun amunisi dalam jumlah besar untuk menghadapi kebutuhan perang panjang. Pemerintah juga menyiapkan publik secara psikologis untuk menanggung beban ekonomi yang lebih besar.

Yang patut dicermati bukan kampanyenya, melainkan logika yang selama ini tersimpan dalam dokumen kebijakan kini dibuka langsung ke publik: perluasan militer butuh uang, uang itu berasal dari wajib pajak, dan pemerintah memilih memakai uang wajib pajak untuk meyakinkan mereka agar terus membayar.

Dari “pertahanan eksklusif” ke pernyataan terbuka

Sebelumnya, pemerintah Jepang biasanya menyisakan ruang dalam diksi dan menyiapkan landasan dalam sikap saat mendorong perubahan kebijakan pertahanan. Istilah pertahanan eksklusif setidaknya masih dipertahankan sebagai lapisan luar. Kali ini kampanye tidak berbelit lagi: publik diberi tahu bahwa masa depan mungkin tidak aman dan perlu persiapan jangka panjang, sekaligus disiapkan untuk kenaikan pajak dan perluasan anggaran militer.

Kyodo News dalam laporannya juga menyebut cara kampanye ini mudah mengingatkan pada metode propaganda Jepang sebelum perang. Bahkan media Jepang merasa pola itu familier, tanda bahwa kesan tersebut bukanlah prasangka pihak luar semata.

Angka anggaran lebih langsung daripada slogan

Data fiskal lebih menjelaskan daripada narasi kampanye. Anggaran pertahanan Jepang untuk tahun fiskal 2026 menembus 9 triliun yen, rekor tertinggi, dan sekitar 60 persennya ditutup dengan penerbitan obligasi baru. Jika obligasi tidak cukup, giliran pajak: pajak tembakau, pajak korporasi, dan pajak penghasilan perorangan masuk daftar kenaikan.

Jika dibagi rata, setiap warga Jepang menanggung sekitar 73.000 yen per tahun untuk biaya pertahanan, atau sekitar 6.000 yen per bulan. Bagi rumah tangga biasa, angka ini tidak bisa diabaikan, terutama di tengah kenaikan harga barang dan tekanan pada pendapatan riil.

Jarak antara kampanye dan beban

Yang halus dari kampanye ini adalah ia memikul dua tugas sekaligus: menjelaskan perubahan militer dan menyiapkan landasan bagi beban ekonomi. Namun kedua hal itu tidak bermakna sama bagi warga biasa. Peralatan nirawak dan cadangan amunisi adalah isu abstrak di tingkat keamanan nasional, sementara kenaikan pajak tembakau dan pajak penghasilan terlihat nyata di slip gaji setiap bulan.

Pemerintah mencoba memakai yang pertama sebagai alasan bagi yang kedua, tetapi belum ada jawaban apakah publik menerima logika itu. Di media sosial sudah muncul suara yang mempertanyakan prioritas: ketika tekanan pada belanja publik tidak kecil, mengalokasikan sumber daya besar untuk persiapan perang panjang dinilai perlu dibahas.

Titik yang perlu terus diamati

Selanjutnya yang perlu dicermati adalah efektivitas kampanye di lapangan dan seberapa besar hambatan yang dihadapi rencana kenaikan pajak dalam pembahasan di parlemen. Perluasan anggaran pertahanan dan pergeseran beban pajak pada akhirnya akan jatuh pada orang-orang konkret.

Ketika “perang panjang” berubah dari bahasa dokumen menjadi bahasa sehari-hari di papan iklan jalan, diskusi di dalam masyarakat Jepang soal keamanan dan kesejahteraan bisa menjadi lebih alot daripada yang diperkirakan pemerintah.